apa perbedaan pengertian bpk dan bpkp?​

1. apa perbedaan pengertian bpk dan bpkp?​

* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

* Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

#bpk mengaudit keuangan, kinerja, serta audit dengan tujuan tertentu sedangkan bpkp tidak mengaudit keuangan, namun mengaudit kinerja dan audit dgn tujuan tertentu.

#bpk adalah lembaga kementerian sedangkan bpkp lembaga nonkementerian dibawah presiden

2. Jelaskan Pengertian umum dan khusus Jangka Waktu Penerapan GCG

Jawaban:

Pengertian Umum:

Jangka waktu penerapan Good Corporate Governance (GCG) mengacu pada periode waktu di mana prinsip-prinsip, praktik, dan mekanisme GCG diterapkan dalam suatu organisasi atau entitas. Ini mencakup waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kerangka kerja GCG dan mengadopsi prinsip-prinsip GCG yang relevan ke dalam operasi dan kebijakan perusahaan.

Pengertian Khusus:

Jangka waktu penerapan GCG dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti ukuran organisasi, kompleksitas industri, dan kondisi internal perusahaan. Secara umum, penerapan GCG adalah proses jangka panjang yang melibatkan langkah-langkah berikut:

Perumusan kebijakan dan kerangka kerja: Organisasi harus merumuskan kebijakan GCG yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan perusahaan. Ini melibatkan pengembangan kerangka kerja yang menyeluruh untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG ke dalam seluruh struktur dan operasi perusahaan.Penerapan struktur dan mekanisme GCG: Setelah kebijakan dan kerangka kerja GCG dibuat, organisasi perlu mengimplementasikan struktur dan mekanisme yang sesuai untuk mendukung penerapan GCG. Ini mencakup pembentukan dewan direksi yang independen, komite audit, komite risiko, kebijakan transparansi, pengawasan internal, dan sistem pelaporan.Sosialisasi dan pelatihan: Selama jangka waktu penerapan GCG, penting untuk menyelenggarakan program sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran karyawan tentang pentingnya GCG. Ini membantu membangun budaya perusahaan yang berfokus pada integritas, akuntabilitas, dan transparansi.Evaluasi dan pemantauan: Organisasi harus secara teratur mengevaluasi dan memantau penerapan GCG untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui audit internal, audit eksternal, dan pengukuran kinerjaberdasarkan indikator GCG yang relevan.

3. Jelaskan pengertian dari good corporate governance (GCG) beserta contoh!

contohnya adalah sistem pengendalian dan pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpanan,tata kelola teknologi informasi,pedoman perilaku etika,dsb

semoga betul

4. GCG Singkatan Dari Apa? Dan PenjelasanNya Bagaimana?

Good Corporate governance(GCG)yaitu suatu proses serta struktur yang di gunakan untuk mengarahkan dan mengolah bisnis dan urusan perusahan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan

5. perbedaanya bpkp dan bpk ?

Sebagaimana dikatakan BPK adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan UU dan memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden pada 1983 dan PP No.60 tahun 2008 untuk melakukan pemeriksaan/audit internal dalam tubuh pemerintah.BPKP itu BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
kalo BPK itu Badan Pemeriksa keuangan.

6. sebutkan contoh nyata penerapan gcg di suatu perusahaan

Jawaban:

Contoh dari penerapan GCG adalah sistem pengendalian dan pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi, pedoman perilaku etika, dsb.

maaf jika saya salah semoga membantu dan bermanfaat ☺️☺️.

7. Apa kepanjangan dari gcg

Good Corporate Governance


semoga membantu
jadikan sebagai jawaban terbrainly ya

8. jelaskan kewenangn bpkp

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;

2. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk mendukung pembangunan secara makro;

3. Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;

4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;

5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;

6. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

a.  Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan dan sebagainya.

b.  Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat direksi/komisaris/panitia dan sejenisnya, hasil survey laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang di perlukan dalam pengawasan;

c.   Melakukan pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan, dan lain-lainnya;

d.  Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan baik hasil pengawasan BPKP sendiri, maupun hasil pengawasan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga membantu :)

9. Jelaskan peran GCG dalam perusahaan BUMN

Jawaban:

Menciptakan nilai tambah (value added) bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai.

Memastikan bahwa aktiva perusahaan dijaga dengan baik.

Memastikan perusahaan menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat.

Penjelasan:

semoga bermanfaat

10. Kinerja BPKP pada sekarang ini adalah? ​

Jawaban:

(1) meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara; (2) meningkatnya tata pemerintahan yang baik; (3) terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara; (4) tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (5) meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; dan (6) terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah.

Penjelasan:

tapi maaf yah kak soalnya yang ada saat ini hanya yang 2015-2019

11. bagaimana awal munculya praktek GCG di indonesia?

Penjelasan:

Diindonesia, konsep GCG mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997 krisis yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara bertanggungjawab, serta mengabaikan regulasi dan sarat dengan praktek (korupsi, kolusi, nepotisme) KKN (Budiati, 2012).

12. jelaskan perbedaan bpk dan bpkp

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebuah lembaga negara Republik Indonesia, sama dan setingkat dengan lembaga negara lain seperti:

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI),Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI),Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI),Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI)

Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah Presiden, sama dan setingkat dengan LPNK lain seperti:

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)Badan Pertanahan Nasional (BPN)Badan Pusat Statistik (BPS)Badan Narkotika Nasional (BNN)Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)Badan Kepegawaian Negara (BKN)Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

13. kepanjangan dari BPKP

badan pengawas keuangan dan pembangunan

14. bpkp berada di bawah koordinasi kementerian apa?​

Jawaban:

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

15. jelaskan faktor penyebab terjadinya korupsi menurut BPKP​

Jawaban:

menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Pertama, “terpaksa”, yaitu yang disebabkan kebutuhan, “memaksa”, yaitu korupsi yang disebabkan karena keserakahan pelaku, dan “dipaksa”, yaitu korupsi yang disebabkan karena kelemahan sistem dan peraturan.

Penjelasan:

maaf klo salah

16. Kasus GCG oleh PT Freeport Indonesia tahun 2017 !

Kasus GCG oleh PT. FreePort Indonesia adalah

1. Pelanggaran penggunaan kawasan hutan lindung seluas 4.535,93 hektare.

2. Kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport.

3. Penambangan bawah tanah tanpa izin lingkungan.

4. Penambangan Freeport menimbulkan kerusakan

5. Freeport belum menyetorkan kewajiban dana pascatambang periode 2016 ke Pemerintah.

6. Pengawasan kurang ketat.

▪︎SEMOGA MEMBANTU▪︎

▪︎JADIKANJAWABANTERBAIK▪︎

▪︎BELAJARBERSAMABRAINLY▪︎

17. Peran gcg dalam mengatasi ko

Alangkah baiknya koreksi trlebih dahulu mengenai soal

18. sebutkan landasan hukum big,bpkp,lipi,bppt

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP)
Didirikan30 Mei 1983; 35 tahun lalu
Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014
Bidang tugas: Pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional
Slogan: Membangun Good Governance dan Clean Government

19. Bagaimanakah Penerapan azas GCG bagi kepentingan stakeholder

Penerapan asas Good Corporate Governance (GCG) adalah bentuk tanggung jawab perusahaan kepada stakeholders atau para pemegang saham. Hal ini menjadi upaya pencegahan kelalaian perusahaan mencurangi pemegang saham.

Pembahasan

Prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) yang baik, dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD). Adapun prinsip tersebut adalah:

Transparansi: keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Termasuk pengungkapan informasi yang cukup dan akurat mengenai kondisi keuangan, kinerja, struktur kepemilikan dan pengaturan perusahaan. Kewajaran/keadilan: keadilan dan kesetaraan untuk memenuhi hak stakeholders,serta tidak embeda-bedakan semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Termasuk melindungi para pemegang saham minoritas, dan melindungi dari adanya konflik kepentingan.Pertanggungjawaban: sistem yang jelas untuk mengatus mekanisme tanggung jawab perusahaan pada stakeholders. Akuntabilitas: kejelasan pada fungsi, pelaksanaan dan pengrtanggungjawaban pengelolaan perusahaan supaya terlaksana dengan efektif. Juga sebagau upaya mendorong kesadara tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban seluruh bagian perusahaan.

Penerapan GCG ini berlaku fleksibel sesuai dengan kondisi yang dialami oleh setiap negara maupun budaya dalam organisasi. Namun di Indonesia prinsip GCG dapat ditemukan atau diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pelajari lebih lanjutMateri tentang pentingnya good governance dang god corporate https://brainly.co.id/tugas/3936638Materi tentang keterkaitan GCG ( good Corporate Governance) dengan perkembangan ekonomi https://brainly.co.id/tugas/271131Materi tentang peran negara dalam Good Governance https://brainly.co.id/tugas/19926029

Detail jawaban

Kelas: 10

Mapel: Ekonomi

Bab: Konsep Manajemen

Kode: 10.12.6

#AyoBelajar

#SPJ2

20. Sepotong fragmen DNA mempunya rantai sense DNA dengan urutan basa nitrogen CCC ACA TAT GCG CCT. RNA hasil transkripsi akan mempunyai urutan basa nitrogen . . . . . A.CCC ACA UAU GCG CCU B.CCC ACA TAT GCG CCT C.GGG UGU AUA CGC GGA D.UUU CUC GCG TUT UUG E.GGG TGT ATA CGC GGA

Jawaban:

A.CCC ACA UAU GCG CCU

Penjelasan:

Cara cepat aja ya,

hasil transkripsi itu kan rna

karena sense itu sama dengan kodon

dari arah 5' ke 3'

jadi tinggal ubah Timin yg ada di sense jadi Urasil si hasil transkripsi ,selain itu sama in aja C tetap C ,G tetap G dan A tetap A ,

sedangkan Timin yg hanya dimiliki oleh Rna diganti jadi Urasil ,karena Urasil yg ada di rna

21. apa proses sidang BPKP

prosenya jepang ingin membutuhkan bantuan indonesia untuk melawan sekutu.dan jrpang berjanji ingin memperkemerdekaan indonasia dengan membuat bpupki

22. Kenapa gcg harus dilindungi hukum

Jawaban:

Penerapan Good Corporate Governance ( GCG ) penting karena memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham. GCG juga membuat perusahaan lebih akuntabel dan transparan, yang dapat menarik investor. Selain itu, GCG membantu menentukan posisi kekayaan perusahaan dan tanggung jawab kepada pemegang saham. Oleh karena itu, melindungi GCG melalui jalur hukum diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan mengikuti prinsip-prinsip tersebut dan memberikan perlindungan yang memadai bagi para pemangku kepentingannya.

23. bagaimana awal munculya praktek GCG di indonesia?

Jawaban:

konsep GCG mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997 krisis yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara bertanggungjawab, serta mengabaikan regulasi dan sarat dengan praktek (korupsi, kolusi, nepotisme)

Penjelasan:

Semoga Membantu :)

24. GCG Singkatan Dari Apa?

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

25. Kapan badan penolong korban perang BPKP dibentuk?

Jawaban:

1941 dibangun karna jepang memulai menindad rakyat Indonesia

26. fungsi dan tugas BPKP​

Jawaban:

untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan indonesia

27. Konsep gcg diimplementasikan industri UMKM

dalam hal peningkatan kinerja: pemanfaatan limbah menjadi produk yg memiliki nilai ekonomis, modernisasi proses operasi sehingga lebih efisien

dalam hal akuntabilitas : pencatatan keua.gan sesuai dengan standar yg berlaku sehingga memudah kan pengambil keputusan dalam memahami informasi , lainya lupa :D

28. tugas dan fungsi BPKP​

Jawaban:

Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara bertugas:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral.

2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara.

3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau permintaan Kepala Daerah.

4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya.

5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD.

3. Pengawasan terhadap BUMN, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan BUMD atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerjasama dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat.

4. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada BUMN, badan badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan.

5. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah.

6. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah.

7. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program kebijakan pemerintah yang strategis.

8. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

9. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaran pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

10. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan.

11. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penguasaan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

12. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah.

13. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

jadikan ini yg terbaik pleasse

*semoga membantu*

29. menurut GCG apakah Pemegang Saham Merangkap Komisaris dan Direksi Sekaligus?​

Jawaban:

boleh. karena, tidak ada aturan hukum yang melarang pemegang saham untuk merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau dewan komisaris.

Penjelasan:

pemegang saham bisa saja menduduki jabatan direksi atau dewan komisaris, sepanjang tidak merangkap jabatan sekaligus dalam artian menjadi direksi sekaligus komisaris secara bersamaan. Hal ini dikarenakan dewan komisaris memegang tugas pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi. Selayaknya, direksi dan dewan komisaris menjalankan fungsi yang saling berkesinambungan, di mana fungsi pelaksanaan pengurusan dijalankan oleh direksi dan fungsi pengawasan dijalankan oleh dewan komisaris terhadap direksi. dalam PT yang didirikan oleh 2 orang, jika para pendiri/pemegang saham belum memiliki orang profesional yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan direksi dan dewan komisaris, maka untuk kedua jabatan tersebut dapat diambil dari pendiri atau pemegang saham. Jadi, satu pemegang saham merangkap sebagai direksi, dan satu lagi sebagai komisaris.

30. perbedaan bpkp dan inspektorat jenderal

2.BPKP
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2.Inspektorat Jendral
Inspektorat jenderal
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Inspektorat jenderal (disingkat Itjen) adalah unsur pengawas pada kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan kementeriannya. Inspektorat jenderal dipimpin oleh seorang inspektur jenderal.

31. bagaimana keterkaitan GCG ( good Corporate Governance) dengan perkembangan ekonomi?

Good Corporate Governance hakikatnya adalah bagaimana cara agen dan pemiliki perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaannya secara baik bagi dirinya dan stakeholder yang ada disekelilingnya. Dari itu semua GCG memiliki beberapa faktor penting yaitu
- Manajemen dari Board of Directors yang Demokratic
- Pelaksanaan kegiatan secara beretika
- Kepatuhan terhadap hukum
- Pelaksanaan operasional yang transparan
- Antisipasi dan pengetahuan akan resiko operasional dan pasar
- Pengawasan yang menyeluruh
- Komunikasi yang baik terhadap tiap entitas perusahaan

Perusahaan yang baik Governance / pemerintahannya, akan menghasilkan laba secara ekonomi (Economic Profit) dan bukan hanya Accounting profit. Keuntungan ekonomi adalah keuntungan yang didapat setelah dikurangkan dengan biaya hutang, biaya pemilik perusahaan (divividen perusahaan), dan memiliki rasio yang baik dengan size perusahaannya.

Di sini saat perusahaan memiliki keutungan ekonomi, maka dia bisa menyimpan laba tadi untuk growth atau pertumbuhan. Nah saat ada pertumbuhan inilah maka dia akan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi baik itu secara mikro maupun secara makro.

Mudah-mudahan membantu ya!
Salam Indonesia Cerdas!

32. Kepanjangan GCGPelajaran IPSKelas 6 SD​

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholders pada umumnya.

-maaf kalo salah

Jawaban:

Good Corporate Governance(gcg)

arti: yaitu suatu proses serta struktur yg digunakan utk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis & urusan perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis & akuntabilitas perusahaan.

33. 3. Jelaskan peranan Negara dalam mewujudkna GCG

Jawaban:

peranan negara dalam good governance adalah sebagai bentuk dari Leading Sector yang dimana kemudian menjadikan sebuah kebijakan-kebijakan yang diaman tegas dan juga untuk memberikan sebuah arahan terhadap pembangunan yang dimana dilakukan sebaik mungkin sehingga dari seluruh sektor kemudian akan dapat untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah dengna kemudian memperhatikan berbagai macam instrumen yang dimana digunakan disebuah lingkup kesehatan nasional dan juga daerah yang dimana kemudian bersamaan dengan berbagai  macam aturan yang dimana kemudian melandasi sebuah kebijakan tersebut. Pemerintah juga ebagai sebuah sumber dana di dalam ruang lingkupnya dnegan berbagai macam pembiayaan pada sektor kesehatan yang dimana dianggap rumit, kemudian pemerintah juga dianggap harus mampu melakukan pencarian dana berdasarkan donatur dari luar negeri. Pemerintah juga sebagai instritusi yang dimana melayani masyarakat juga seharusnya di dalam hal ini melakukan peningkatan terhadap sumber daya aparatur sehingga akan dapat meningkatkan sebuah kualitas dari institusi negara guna untuk meningkatkan pelayanannya.

34. Apa perbedaan bpk dan bpkp

Secara administratif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebuah lembaga negara Republik Indonesia.

Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah Presiden....

35. dimana tempat bpkp berada

jawabannya adalah : Jakarta Timur

36. jelaskan mengapa suatu perusahaan harus menerapkan konsep GCG dan apa permasalahan yang dihadapi jika perusahaan tersebut tidak menerapkan konsep GCG pada era sekarang !

Jawaban:

Penerapan GCG menjadi penting karena dapat berkontribusi mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (sustainable) dan meningkatkan kepercayaan para investor, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lain

permasalahan nya

Terjadi tumpang tindih tentang tanggung jawab dari masing-masing SDM yg bekerja karena tidak ada batasan tanggung jawab, wewenang dan pengambilan keputusan dalam perusahaan.

37. langkah awal untuk menerapkan gcg​

Jawaban:

PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR

Dua teori utama yang terkait dengan corporate governance adalah teori kepengurusan dan teori keagenan (Chinn, 2000; Shaw, 2003). Teori penatalayanan dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya tidak dapat dipercaya, mampu bertindak dengan tanggung jawab penuh, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham.

Dengan kata lain, teori kepengurusan memandang manajemen sebagai tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baik bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Sementara itu, teori agensi yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agen” bagi pemegang saham, akan bertindak dengan kesadaran penuh bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.

Dalam perkembangan selanjutnya, teori keagenan mendapat respons lebih luas karena dipandang lebih tanggap. Berbagai pemikiran mengenai tata kelola perusahaan yang berkembang dengan bertumpu pada teori keagenan di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh perhatian kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

PRINSIP-PRINSIP GCG

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari good corporate governance yaitu:

1. Transparansi (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Tanggung jawab (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4. Independensi(kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (kesetaraan da kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hakhak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari tata kelola perusahaan adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau tingkat kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan

yang berlaku.

TAHAP-TAHAP PENERAPAN GCG

Dalam penerapan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh elemen di dalam perusahaan.

Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut (Chinn, 2000; Shaw, 2003).

Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama: 1) peningkatan kesadaran, 2) penilaian GCG, dan 3) pembuatan manual GCG. Pembangunan kesadaran merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.

Penilaian GCG upaya upaya untuk mengukur atau lebih tepat pada kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu memastikan titik awal penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah

yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, penilaian GCG dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspekaspek apa yang perlu diperhatikan terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

Pembuatan manual GCG, adalah langkah berikut setelah penilaian GCG dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan laporan penerapannya, penyusunan manual atau terbaru implementasi GCG dapat disusun. Manual penyusunan dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independent dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti:

• Kebijakan GCG perusahaan

• Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan

• Pedoman perilaku

• Piagam komite audit

• Kebijakan disclosure dan transparansi

• Kebijakan dan kerangka manajemen risiko

• Roadmap implementasi

Penjelasan:

Maaf kalo salah

38. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam GCG

Terdapat lima prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Indepandency dan Fairness yang biasanya diakronimkan menjadi TARIF.  Penjabarannya sebagai berikut   :

1. Transparency (keterbukaan informasi)

Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi.  Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholders-nya.

2. Accountability (akuntabilitas)

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban elemen perusahaan.  Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

3. Responsibility (pertanggung jawaban)

Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.  Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder juga kepada stakeholders-lainnya.

4. Indepandency (kemandirian)

Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

5. Fairness(kesetaraan dan kewajaran)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

39. Mengapa BPKP digantikan dengan BKR?

Jawaban:

karena lebih mudah

Penjelasan:

simpel

40. BPKP merupakan kependekan dari apa?

JABAWAN

badan pengawas keuangan dan pembangunan

SEMOGA MEMBANTU

[X_X]