UU yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yaitu

1. UU yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yaitu

pemberantasan tindak pidana korupsi

2. UU Tentang tindak pidana pencucian uang Dan UU tentang korupsi???

UU no.30 thun 2002 (tipikor)
UU no.8 thun 2010(pencucian uang)

3. UU no berapa tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

UU No.20 Tahun 2001
semoga membantuUU No.20 Tahun 2001
semoga membantu

4. Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap Ashanty atau pelapor yang menyampaikan laporan terjadinya tindak pidana korupsi b tersangka tindak pidana korupsi C tugas tindak pidana korupsi D pengadilan tindak pidana korupsi​

Jawaban:

C. Tugas tindak pidana korupsi.

5. pelaku tindak pidana korupsi dapat di tuntut dengan UU NO.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-UndangNo. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.UU nomor 31 tahun 1999
UU nomor 20 tahun 2001

6. pelaku tindak pidana korupsi dapat dituntut dgn UU No.

UU. No. 31 thn 1999 ayat (1)
UU. NO. 30 Thn 2002 pasal 15 ayat (1)

Semoga membantu

7. untuk menangani kasus korupsi dibentuk UU pemberantasan tindak pidana korupsi nomor

no 5 say itu bener oke oke oke
5, maaf yah kalo salah

8. apakah yg dimaksud komisi pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dlm UU komisi pemberatasan tindak pidana korupsi

yg dimaksud, komisi yang bertugas untuk memberantas semua orang yang melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam UU, lembaga ini berhak menghakimi seseorang yang termasuk tindak pidana korupsi,

9. Pengertian tindak pidana korupsi dan ciri cirinya

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan.

ciri-ciri korupsi, sebagai berikut :

1. Ciri korupsi selalu melibatkan lebih dari dari satu orang. Inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan.

2. Ciri korupsi pada umumnya bersifat rahasia, tertutup terutama motif yang melatarbelakangi perbuan korupsi tersebut.

3. Ciri korupsi yaitu melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang.

4.Ciri korupsi yaitu berusaha untuk berlindung dibalik pembenaran hukum.

5.Ciri korupsi yaitu mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu.

6. Ciri korupsi yaitu pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum.

7. Ciri korupsi yaitu setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut.

8. Ciri korupsi yaitu dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.

Semoga dapat membantu yaa ^^

10. Apa yang di maksud dengan Tindak Pidana Korupsi? Jelaskan juga bentuk-bentuk tindak pidana korupsi!

Korupsi adalah tindakan mencuri atau mengambil uang yang bukan hak miliknya.
Tindak pidana korupsi:
- Kerugian keuntungan negara
- Suap- menyuap
- Pemerasan 
- Gratifikasi (pemberian hadiah)

11. ketentuan UU RI tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur

Diatur dalam uud:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Semoga bermanfaat

12. pengertian korupsi dan upaya masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yg terlibat dalam tindakan itu yg secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yg dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.



Upaya masyarakat dalam pemberantasan korupsi yaitu :
- Jika kita mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi, segera laporkan kepada KPK.
- Pesan moral melalui pendidikan.
Melalui pendidikan karakter yg baik sejak usia dini terutama dalam keluarga, dapat diharapkan kelak anak-anak menjadi orang dewasa yg tidak mudah tergoda dengan sikap dan perilaku korupsi.



Semoga bermanfaat.

13. apakah ygdimaksud kpk sebagaimana diatur dalam. uu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Kpk adalah suatu lembaga yang bertugas memberantas korupsi

14. kita harus mewaspadi tindak pidana korupsi. sebutkan akibat yang di timbulkan dari tindak pidana korupsi

Akibat – akibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ini adalah :Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya.pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.

15. apa pengertian tindak pidana korupsi?

orang yang melakukan korupsi

16. UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beberapa perbuatan tergolong korupsi dan karenanya dapat dikenali hukuman ialah

Bismillahirohmanirohim

Jawabannya :

UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beberapa perbuatan tergolong korupsi dan karenanya dapat dikenali hukuman ialah penjara dan didenda

Semoga Membantupenjara, denda dan penyitaan

17. Pelaku tindak pidana korupsi dapat di tuntut dengan UU no.

UU NO 31 TAHUN 1999

SEMOGA MEMBANTU :)UU no. 31 tahun 1999 atau UU no.20 tahun 2001






maaf kalau salah ya..

18. UU yg mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi adalah UU No

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

19. Tindak pidana korupsi diatur dalam UU nomor?

Jawabannya adalah...
=> UU nomor 31 tahun 1999, dan UU nomor 20 tahun 2001

20. pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam UU No.

uu yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi uu no 31 tahun 1999

21. Dalam undang-undang tindak pidana korupsi telah diatur sanksi pidana dengan merumuskan ancaman pidana minimum dan maksimum berbeda dengan perumusan ancaman pidana dalam KUHP. Bahkan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur juga mengenai ancaman pidana mati seperti halnya dalam KUHP. Sejak diberlakukannya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak pejabat penyelenggara negera yang dijerat atau dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan pada masa pandemi Covid 19 melanda dunia termasuk Indonesia, dua menteri ditangkap KPK dan menjadi tersangka yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial. Namun, sejak diberlakukannya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 belum pernah ada pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana mati. PERTANYAAN: Berikan analisis mengenai: Faktor yang menyebabkan penegak hukum mengalami kesulitan dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi

Ku Menjawab :

Penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat sulit

dilakukan, karena unsur pemberat pidana yang terdapat dalam pennjelasan Undang-Undang Korupsi yakni:

apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya; bencana alam nasional; penaggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas; penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Unsur-unsur tersebut sangat sulit diterapkan, karena tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini kebanyakan tindak pidana korupsi dalam bentuk

atau yang memiliki unsur-unsur diluar unsur yang terdapat dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Korupsi tersebut. Berdasar atas hal tersebut maka perlu diatur atau diberikan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk-bentuk yang lain

22. pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis formal dalam bab Ini dan ,Ini adalah​

Jawaban:

Pengertian Korupsi Secara Yuridis Formal:

Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, dan patut diketahui atau patut disangkakan olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara.

Penjelasan:

smoga membantumu :)

23. Pemerintah indonesia sedang berupaya memberantas segala bentuk korupsi, yang pelaksanaannya dilandasi uu. uu yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu ...

Jawaban:

UU. no. 31 tahun 1999 tetang pemberantasan tindak pidana korupsi

Jawaban:

UU. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pindana korupsi

Penjelasan:

maaf agak sama yg di atas

>_< (•) ° (•)

24. sebutkan tindak pidana korupsi dalam uu no.20 tahun 2001

a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.1.      Pidana MatiDapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.2.      Pidana Penjaraè    Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1)

25. apa yang dimaksud komisi pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam uu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

komisi pemberantasan koropsi adalah penguasa hukum korupsi dalam diatur uu korang yang menjalankan korupsi akan di hukum.korusi adalah orang yang menyalah gunakan uang

26. Pengertian tindak pidana korupsi NO. 30 tahun 2002

Dalam penjelasan umum UU Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan, bahwa Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

27. pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam UU No.

no. 31

semoga bermanfaat...

28. UU yang mengatur tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi adalah ...

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

29. Jelaskan pengertian tindak pidana korupsi

tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara

30. sebutkan ancaman pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi menurut UU nomor 31 tahun 1999

di Pidanan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahundan denda paling sdikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pidana hukum mati dapat dijatuhkan.

31. Untuk menangani kasus korupsi,dibentuk UU pemberasan tindak pidana korupsi nomer ?

No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsiUndang undang nomor 20 tahun 2011 tentang pemberantasan korupsi

32. Pengertian Korupsi menurut undang-undang tindak pidana adalah...

Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah: Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

33. sebutakan tindak pidana korupsi dalam uu no.20 tahun 2001

1.kerugian keuangan Negara
2.suap menyuap
3. penggelapan dalam jabatan
4. pemerasan
5.perbuatan curang
6 benturan kepentingan dalam pengadaan
7gratifikasi.

34. sebut dan selaskan 7 Jenis Korupsi yang diatur dalam UU Tindak.Pidana Korupsi (TIPIKOR !​

Penjelasan:

1.Korupsi Terkait dengan Kerugian Keuangan Negara

2.Korupsi Terkait dengan Suap-Menyuap

3.Korupsi Terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan

4.Korupsi Terkait dengan Perbuatan Pemerasan

5.Korupsi Terkait dengan Perbuatan Curang

6.Korupsi Terkait dengan Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

7.Korupsi Terkait dengan Gratifikasi

35. uu tindak pidana korupsi=nomor.....tahun........

no.28 tahun 1999 tejtajg penyelenggaraan negara yang bersihdan bebas dari korupsi.

no.31 tahun 1999.tentang pemberantasan tindak pidana korupsiUndang Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. ...Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Semoga Membantu, Maaf kalo salah

36. Uu yang berisi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah

UU no 28 tahun 1999
UU no 31 tahun 1999
UU no 30 tahun 2002
UU no 20 tahun 2001 pasal 5

37. Salah satu upaya memberantas korupsi ialah dengan di bentuknya peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu UU No ...

UU nomor 28 tahun 1999
semoga membantu:) maaf kalau salahupaya pemberantasan korupsi di jelaskan dalam pasal 23E ayat (2)

38. UU yang mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah UU No...Tahun...

UU No. 31 Tahun 1999...

39. Di dalam UU Tindak Pidana Korupsi bahwa di dalam penjelasan pengertian korupsi terdapat kata “perbuatan” dan kata “melawan hukum”. Jelaskan maksud dan tujuan dari dua kata tersebut . ?​

Jawaban:

perbuatan: adalah sesuatu yang dilakukan baik bruknya seseorang yang melakukan sesuatu sehingga dapat dinilai secara sosial

tujuannya untuk menilai suatu sikap seseorang dalam bertingkah laku maupun bertindak msudny dalam korup itu perbuatan yang tidak baik

melawan hukum: berarti hal yang dilakukan seseorang dalam perbuatan yang bertentangan pada norma yang ada dan tidak sesuai dengan aturan

jadi perbuatan dan lawan hukum ini dlm korup artinya sesuatu perbuatan yang tidak baik yang melawan hukum yang tidak bole dicontoh ni perilaku korup

tjuannya agar sadar bahwa akan tidak baik nya perbuatan itu yang ada hanya merugikan orang lain

40. Macam-macam UU yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, tolong dijawab ya ini harus dikumpul besok.

uu yang mengatur tentang korupsi adalah:.uu no31tahun1999UU no.31 tahun 1999, UU no. 20 tahun 2001